cara pembayaran ls pihak ketiga. Terkait dengan pembayaran LS kepada pihak ketiga, seyogyanya dilakukan langsung kepada rekening a. cara pembayaran ls pihak ketiga

SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran Iangsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja Iainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan. Padepokan daring - la Family from Ngayogyakarta HadiningratCara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK. Tata cara pembayaran Dalam Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Peraturan Pres. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah surat perintah membayar yang dikeluarkan oleh PA/Kuasa PA kepada : a. Kode dan Uraian SPM Jl. 05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN. Belanja Lain-Lain Tanggap Darurat : Pengeluaran anggaran untuk pembayaran kewajiban pemerintah yang terkait dengan peristiwa/kondisi negara yang bersifat darurat dan perlu penanganan segera. 07/2021 Tanggal Pembuatan : 05 Januari 2021. Uraian SPM ini memang perlu distandarkan agar antara KPPN satu dengan KPPN lain punya format. Surat Persetujuan PPKD mengenai besaran TU 4. transaksi keuangan dengan pihak ketiga serta melibatkan rekening bendahara pengeluaran yang ada di bank. 7) SPP-LS belanja barang dan jasa untuk kebutuhan SKPD yang bukan pembayaran langsung kepada Pihak Ketiga/Penerima Hak dikelola oleh bendahara pengeluaran. c. PERATURAN REPUBLIK INDONESIA TATA. Hai mitra kerja KPPNBagaimana cara mengajukan SPM LS Pihak Ketiga?Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VISPM LS pihak ketiga?Dokumen yang diterbitkan PPSPMuntuk mencairkan dana dari DIPAdalam rangka pembayaran tagihankepada penerima hak atas pengadaan barang dan jasa1SPM LS Non. Kontrak yang telah ditandatangani pihak berwenang, b. PENGESAHAN BELANJA DARI PENGGUNAAN DANA TUP; 12. Kecuali teman-teman satker melakukan pembayaran dengan cara Transfer. Editor: HAI-Pedia. Cara pembayaran PIHAK PERTAMA tidak sesuai dengan cara pembayaran sesuai yang telah disepakati sesuai Pasal 3 Surat Perjanjian ini. SPM-LS Uang Muka Kontrak. • SPP dicetak. SPM-LS dalam rangkap 2 (dua) ADK SPM yang telah diinjeksi PIN oleh PPSPM. 1333; : 32 Hlm. Bung Tomo No. Kolom 7 disi dengan Jumiah SP2D atas pembayaran LS-Pihak Ketiga yang telah diterbitkan/SP) sampai dengan Bulan Lalu berdasarkan data dari PPTK. 05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, SPM yang diajukan ke KPPN bisa digunakan sebagai dasar penerbitan SP2D. Secara umum teknik yang digunakan dalam verifikasi pengadaan barang dan jasa antara lain: 1. Transaksi penyetoran pungutan pajak dari SP2D LS Pihak Ketiga berupa PPh dan PPN yang mengakibatkan hapusnya utang pajak pusat. Data perjanjian/kontrak beserta ADK untuk pembayaran melalui a. a) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkan LS Kepada Pihak Ketiga Lainnya dengan mengacu kepada Keputusan Kepala Daerah dan dokumen pendukung lainnya. ( Barang/Modal/Bansos/Lain-lain ) Sesuai. id dan PayPal untuk keterangan lebih lanjut. berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);4. Utang kepada Pihak Ketiga; Utang Perhitungan Fihak Ketiga;. B. PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA. com. Peraturan Menteri 1n1 mengatur mengena1 tata cara pembayaran atas beban APBN yang dilakukan sebelum barang/ jasa diterima, yang dilakukan di dalam negeri, termasuk bentuk dan. • 1). Kolom 10 diisi dengan. Ketika melakukan transaksi, Rekber memberikan tarif jasa sesuai besarnya uang dalam satu transaksi. Format dan Cara Pengisian Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Contoh Register SPP PEMERINTAH. PIHAK KETIGA. Marhayati Marhayati. Biaya PIHAK KETIGA yang diberi kuasa oleh PIHAK KEDUA untuk. Untuk mengetahui lebih lanjut, berikut cara top up PayPal via OVO melalui ViaPayPal. SPM Pembayaran Langsung (LS) Non Belanja Pegawai : Pengajuan SPM-LS Non Belanja Pegawai, dilampiri: Surat Setoran Pajak (SSP) Untuk Belanja Modal/Barang secara kontraktual ke rekening pihak ketiga, ADK kontrak terlebih dahulu disampaikan ke KPPN paling lambat 5(lima) hari kerja setelah kontrak ditandatanganie. 000. pembayaran pengeluaran pembiayaan 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK. Dengan adanya ketentuan terbaru tentang SSP tersebut dalam Perdirjen Pajak No. Pengeluaran. 000. Cara Membuat SPP LS Non Kontraktual (penyedia) untuk Belanja Barang dibawah 50 jt, dengan kwitansi tanpa BAST. 178/PMK. Sumber anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang dilakukan berdasarkan Perpres No. Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah. Nama SKPD diisi SKPD yang bersangkutan nama pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, nama bendahara pengeluaran pembantu, tahun anggaran dan bulan. 2. Pengujian dan Pembayaran Tagihan KB 1-3 kuis untuk Professional Development. 3. 5. tulisan ini hanya meliputi pihak bank. SEKUEN 2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2021 tentang Perubahan atas PER-09/PJ/2020 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Surat Setoran Elektronik. Kolom 10 diisi dengan Jumlah SPJ atas penggunaan dana UP/GU/TU sampai dengan bulan lalu. Khusus untuk pembayaran yang barangnya belum diterima. Setelah proses pengadaan barang diselesaikan, maka untuk proses selanjutnya berdasarkan hasil penetapan pemenang/keputusan pemenang lelang, Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen dibantu ULP/Pejabat Pengadaan Barang/jasa menyusun/menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Perjanjian, dengan. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara atau Proses perekamam SPP LS untuk pihak ketiga atau. Pada Lampiran tersebut hanya 3 aktivitas yang dibukukan pada BP Pajak yaitu a. Sifat Pembayaran. Waktu yang diperlukan dalam melakukan proses pembayaran LS Pihak Ketiga. Balai Diklat Keuangan Makassar. 3. d. Apabila putusan pengadilan dimaksud telah menetapkan kewajiban bagi pihak ketiga untuk membayar uang pengganti maka instansi harus. 05/2018 tentang Pelaksanaan Belanja Sewa dapat menggunakan mekanisme UP/TUP atau LS pihak ketiga (mengikuti prosedur pengadaan melalui Unit Layanan Pengadaan) dengan melampirkan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban sebagai berikut: 1. Video cara perekaman SPM LS Pihak Ketiga pada Aplikasi SAKTI khusus bagi operator pemula/ bendahara baru :)NO. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disebut SPM-LS, adalah dokumen yang diterbitkan/digunakan oleh PA/Kuasa PA/Pejabat Penandatangan SPM untuk mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan kepada pihak ketiga dan/atau Bendahara Pengeluaran. 242/PMK. n. diisi dengan nomor urut transaksi BKU (dimulai dari nomor 1 dan seterusnya). Kemudian, KPPN melakukan pencatatan atas pembayaran jaminan uang muka menggunakan aplikasi. 190/PMK. Tata cara penyelesaian kerugian negara/daerah yang disebabkan pihak ketiga dapat didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:. 2004321048, Winda Khaerul Putri (2023) PELAKSANAAN PENGADAAN. Pembayaran atas pembelian barang untuk BUMN ( objek pajak PPh 22 BUMN )Cara Pengisian SPJ Pengeluaran: *) Diisi berdasarkan data dari PPTK yang terdokumentasikan dalam kartu kendali anggaran 1) Diisi dengan Nama Satuan Kerja Perangkat daerah. Cessie sebagai suatu perjanjian pengalihan piutang banyak dipergunakan oleh pihak perbankan karena merupakan suatu cara untuk mengalihkan hak tagih kepada pihak lain dan atau pihak ketiga untuk menjamin fasilitas kredit atau dana yang diberikan oleh bank. kelancaran pelaksanaan pekerjaan PIHAK KEDUA;dan d. •kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban di bidang perpajakan dari pihak yang mempunyai hak tagih; •kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara; dan •kesesuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuan pembayaran dalam perjanjian/kontrak 2. Nama SKPD yang bersangkutan dan tahun anggaran 2. Pelaksana Sekretariat Tetap Bapertarum-PNS; dan : e. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga. Jika prosedur yang digunakan adalah Uang Muka UP, maka staf Subbbagian Rumah Tangga/Staf Perwakilan mengajukan permintaan Uang Muka UP kepada BP/BPP sebelum pelaksanaan pembelian ATK. PermenLHK Nomor P. 7) SPP-LS belanjabarangdan jasa untuk kebutuhan SKPD yang bukan pembayaran langsung kepada Pihak Ketiga/Penerima Hak dikelola oleh bendahara pengeluaran. 10. Nilai Transaksi dan Cara Pembayaran Dalam jual beli pasti terjadi tawar menawar hingga menemukan kesepakatan harga. Akuntansi belanja pada satuan kerja ini meliputi akuntansi belanja UP (uang persediaan)/GU (ganti uang)/TU (tambah uang), dan akuntansi belanja LS (langsung). Bung Tomo No. 05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113/PMK. 4) Sistem atau tata cara pengujian dan pembayaran tagihan. pembebanan biaya administrasi bank 5. Kolom 1 diisi dengan nomor urut 3. cara. Kolom No. 5. Dalam hal Kepala Satuan Kerja tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), maka seluruh pembayaran atas beban APBN yang dilakukan oleh Satuan Kerja harus menggunakan mekanisme pembayaran secara langsung (LS) kepada pihak ketiga dan tidak diperkenankan mengelola Uang. 05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1841) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK. Cara Pengisian SPJ Pengeluaran: *) Diisi berdasarkan data dari PPTK yang terdokumentasikan dalam kartu. b) Besaran Pengajuan LS kepada pihak ketiga lainnya sesuai. Dokumen ini berisi pedoman tentang pembukuan dan pertanggungjawaban Badan Pelaksana (BP) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa konstruksi. 13. Jika terdapat Saldo Tidak Normal Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan di sisi Kredit akibat tidak menginput saldo awal, agar melakukan jurnal manual sebagai berikut: (D) 111825 - Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan. Pilih data tersebut sebagai sumber data untuk merekam SPP LS/NON GAJI. Kalau kita lihat dalam PMK 134/PMK. PERATURAN REPUBLIK INDONESIA TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang : a. Per jam, dengan ketentuan (pasal 16 PP 36/2021). perusahaan/rekanan tersebut. Temukan kuis lain seharga dan lainnya di Quizizz gratis! akun-akun potongan pajak tidak terisi kode kpp dengan benar, karena kode KPP diperoleh dari kode NPWP Supplier. Selasa, 5 Mei 2015 01:02 WIB4. Permohonan Pembayaran tagihan LS Pihak III lengkap Kuitansi Pembayaran yang telah ditandatangani 13 Mengeset Dokumen yang. Lumpsum adalah istilah universal yang menggambarkan cara pembayaran secara tunggal. Keputusan Direktorat Jenderal. Tanggal 4 Januari 2016 BUD menerbitkan SP2D. Adapun ilustrasi pembayaran belanja LS BLU adalah sebagai berikut:Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Surat Pengantar SPP -LS ; Ringkasan SPP-LS;. AplikasidanpembukaanL/C. Pembayaran sekaligus lunas kepada pihak ketiga yang menggunakan kuintansi/Nota Pesanan/Faktur. 000. 000,-dibayarkan secara langsung melalui mekanisme LS kepada rekanan/pihak ketiga kecuali nilai transaksi lebih besar dari nilai UP. Nilai sisa sebesar 90% dari jumlah yang ditagih diasumsikan sebagai biaya yang dibayarkan pada pihak ketiga,. 190/PMK. Sekarang gini. Pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga dengan mekanisme: Pembayaran langsung (LS) oleh KPA; Pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA; 5. 3. 05/2022, BN. 000. Lapangan Banteng Timur No. ADK Kontrak (cetak Karwas Kontrak dan Realisasi Kontrak) Faktur Pajak, Surat Setoran Pajak (SSP) dan/atau bukti setor lainnya. SPM LS ke Bendahara. Penyedia barang dan jasa. Cara Pengisian: Kolom 1 dlisi dengan nomor urut. dan sistem pembayaran secara elektronik, serta untuk simplifikasi proses pembayaran, perlu mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK. Waktu itu sudah mulai berlaku PMK-190, didalamnya ada sesuatu yang dinamakan Surat Perintah Bayar (SPBy) Pasal 51. Tata cara perhitungan kewajiban UPSL berpedoman pada peraturan menteri keuangan. 16. Keempat adalah poin-poin penting dalam surat perjanjian hutang seperti nominal, cara pembayaran, tenggat waktu pelunasan, dan penyelesaian jika terjadi. TATA CARA PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANMN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN Tangcal : . 000,- dan Potongan Pajak 411121 Rp. Penerbitan SPP, SPM, dan SP2D. SPM LS Non Kontraktual untuk : Pembayaran Honorarium, baik honorarium rutin maupun insidentil (honor kegiatan) Pembayaran sekaligus lunas kepada Pihak Ketiga senilai di bawah 50 juta rupiah. Pengertian Dana Pihak Ketiga Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar, dengan masa pengendapan yang memadai. 000. Bendahara Pengeluaran untuk belanja pegawai/perjalanan. 3. 000,- (seratus juta rupiah), dilengkapi dengan SPTJM yang menyatakan bahwa jaminan Bank atau asuransi tersebut sah dan masih berlaku yang ditandatangani oleh KPA/PPK serta pihak ketiga yang bersangkutan untuk pembayaran uang muka, pembayaran termin dan. s. Beban/Belanja menggunakan mekanisme UP/TUP a) Saat menerima UP/TUP, berdasarkan SP2D UP/TUP, PPK-SKPD menjurnal: Kas di Bendahara Pengeluaran xxx RK-PPKD xxx b) Pencatatan Belanja/Beban, berdasarkan SP2D-GU atau SP2D-PMK No. 162/PMK. 00 WIB. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. Dokumen pembayaran SPP UP/GUP/TUP/PTUP/LS Bendahara/LS Pihak Ketiga 2. : peraturan menteri dalam negeri nomor : 55 tahun 2008. Jika tidak sesuai dengan ketentuan, maka system akan berulang memberi peringatan dan harus diisi dengan benar. Berdasarkan peraturan Dirjen Perbendaharaan No. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diangkat oleh PenggunaKeuangan Nomor 190/PMK. 1. Berdasarkan Undang-Undang No. Sesuai PMK Nomor 190/PMK. 000. pembayaran atas BPKP/JKP yang PPN-nya dibebaskan atau tidak dipungut d. 08 MARCH 2019 - Pertanyaan:Mohon informasi terkait tata cara pencatatan transaksi keluar tunai untuk SPM LS Bendahara Pengeluaran yang dananya telah. Judul diisi dengan nama Kabupaten, nama SKPD yang bersangkutan 2. 178/PMK. Kuitansi/Bukti Pembayaran yang. Pembayaran Langsung Digunakan untuk pembayaran kepada: Aparatur negara, Penyedia, dan/atau Pihak lain (meliputi perseorangan, kelompok masyarakat,. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang perubahan kedua dan PP Nomor 45 tahun 2013 mengenaipemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Belanja Pegawai. Dokumen ini menjelaskan tentang tujuan, ruang lingkup, dasar hukum, prinsip, prosedur, dan format pembukuan dan. Tutup BAST dengan kalimat yang lugas dan jelas. 1. untuk pembayaran kegiatan penyediaan obat-obatan) b. Tanggal. Istilah lump sum bahkan banyak dipakai dalam. PPNPN atau Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, atau dalam kata lain tenaga kerja Honorer. Pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) oleh KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA Pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya BUMN (Badan Usaha Milik Negara);. Bendahara Pengeluaran Pppkd (Tanda Tangan) (Nama Jelas) NIP Cara Pengisian: 1. Pejabat Penguji SPP & Penandatangan SPM Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk : menguji, membebankan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD. Namun demikian, terdapat beberapa transaksi pembelian barang dan perolehan jasa dari pihak ketiga yang tidak perlu dipungut PPN oleh bendahara yaitu : Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 2. pembayaran melalui dana up/gu & sp2d ls 2. Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP)-LS Halaman Untuk Membuat SPP Membuat SPP LS Dengan Klik Tombol Tambah (lengkapi isian data yang ada). Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. Secara umum, penerbitan SP2D digambarkan sebagai berikut: 1. id, pengguna harus memahami beberapa ketentuan sebagai berikut: ViaPayPal. b. TATA CARA PELAKSANAAN APBN. Kolom 7 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Pihak ketiga yang telah diterbitkan/ SPJ sampai dengan bulan lalu berdasaDPAn data dari PPTK. Jl. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA – Perangkat Daerah kepada pihak ketiga. Pembayaran sekaligus lunas kepada Pihak Ketiga senilai di bawah 50 juta rupiah Pembayaran sekaligus lunas kepada Pihak Ketiga yang menggunakan Kuitansi/Nota Pesanan/Faktur Khusus untuk pembayaran yang barangnya belum diterima (misal : sewa, jasa internet, dll) harus melampirkan copy Surat Pernyataan Kesanggupan Penyedia Barang/Jasa (SPKPBJ. 1) Mekanisme pembayaran Langsung (LS) Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 190/PMK. 7 tentang Pajak Penghasilan; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;; Peraturan Menteri Keuangan Nomor. b) Besaran Pengajuan LS kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. s. 05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK. 2023 diajukan menggunakan SAKTI sesuai juknis terlampir. 8. 54 Tahun 2010 adalah APBN dan APBD, sehingga tata cara untuk melakukan pembayaran atas pengadaan barang dan jasa mengikuti ketentuan yang mengatur pencairan alokasi dana yang bersumber dari APBN dan APBD. Diterbitkan SP2D LS untuk pembayaran belanja pegawai SKPD B berupa Gaji Pokok dan Tunjangan keluarga sebesar Rp 22,000,000, BUD Memotong PPh pasal 21 atas gaji tersebut 5%. Bendahara dan penyelenggara kegiatan dalam rangka melakukan pembayaran wajib melakukan pemotongan kewajiban (pajak dan bukan pajak) pihak. Dokumen Pengadaan Barang/Jasa dan kelengkapannya Dokumen Pembayaran UP/GUP/TUP/PTUP/L S Bendahara/LS Pihak Ketiga dan perpajakannya Bendahara memverifikasi ketersediaan pagu/dana sesuai POK, memungut, menyetor dan melaporkan Pajak SSP PPh Pasal 21, PPh Diisi nama pihalc penerima pembayaran Diisi alamat pihalc penerima pembayaran Diisi nama Bank tempat rekening pihak penerima pembayaran . Transaksi penerimaan pungutan pajak dari SP2D LS Pihak Ketiga berupa PPh dan PPN yang mengibatkan timbulnya utang pajak pusat. Sebuah perusahaan tidak akan bergerak maju tanpa adanya konsumen dan pemasukan dana dari hasil penjualannya. melakukan proses Pembayaran LS Pihak Ketiga/Kontraktual pada Politeknik Negeri Lhokseumawe. PP-LS 1 membuat SPP ppspM menerbitkan SPM 3a SP2D periksa KPPN Kontrak Perintah PPK Pihak ke 3 KEMENTERIAN KEUANGAN R/ Oji SP2D Per i pp onse Dibukukan petugas SAI SP2D IJAKPA Bendahara membayar kepada pihak ketiga KPPN menerbitkan SP2D 3b Dibukukan Bendahara BEND ARA Uji,peri dan bukukan 4. Keputusan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP- Kolom 6 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Pihak Ketiga yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan bulan ini Kolom 7 diisi dengan jumlah sisa pa gu anggaran yang diperoleh dari jumlah anggaran dikurangi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana LS sampai dengan bulan ini. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara atau Proses perekamam SPP LS untuk pihak ketiga atau biasa disebut juga LS Kontraktual.